Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penundaan pengumuman tersangka depada calon kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan dijadikan upaya untuk mengkriminalkan calon tertentu.
"Yang penting jangan ada upaya mengkriminalkan calon," tegas Kalla usai menghadiri peresmian Pembukaan Sidang Majelis Sinide Ke- 79 Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) di Grand Kawanua Convention Center (GKCC) Jl. A. A. Maramis, Paniki Bawah, Manado, Sulawesi Utara, Senin, 19/3/2018.
JK menjelaskan keputusan penundaan itu memiliki efek baik dan buruk.
"Ya memang ada baik dan ada juga akibat negatifnya, kalau tidak ya sama saja," ujar pria asal Sulawesi Selatan ini.
Bahkan, kata Kalla, akan lebih susah jika yang bersangkutan dijadikan tersangka saat calon itu menang dalam Pilkada.
"Kalau tersangka setelah menang lebih susah lagi, lebih susah lagi prosesnya, dan OTT (Operasi Tangkap Tangan) itu kan susah ditundakan, hampir semuanya kan OTT," tuturnya..
Polemik terkait rencana pengumuman tersangka oleh KPK menimbulkan pro dan kontra.
Sebelumnya diberitakan, Menkopolhukam Wiranto mengimbau KPK agar menunda pengumuman tersangka kasus korupsi oelh calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 sampai proses pemilihan selesai, saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018) lalu.
Namun, hal itu disesalkan oleh Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.
Menurut Titi, jika pengumuman tersebut sampai ditunda maka Indonesia sebagai negara hukum terlah dikankangi oleh proses politik, dimana seharusnya hukum harus berdiri sesuai proses yang hukum yang alamiah.
"Kemudian, ditunda karena status mereka sebagai calon maka ini memperlihatkan secara telanjang mata, bahwa ada diskriminasi terhadap warga negara, apa bedanya terhadap warga negara biasa dengan calon," papar Titi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (17/3/2018).
Sedangkan, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengusulkan Pemerintah agar membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penggantian calon peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana.
Saut mengatakan, membuat perppu untuk mengganti perserta pilkada yang tersangkut kasus pidana lebih baik daripada meminta penundaan proses hukum.
"Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar, bila tersankut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup, ada peristiwa pidanannya," kata Saut melalui pesan singkat,
SEDANG MENCARI SITUS JUDI ONLINE TERPERCAYA ???
MARI GABUNG BERSAMA WWW.KEMBARBOLA.COM SITUS JUDI ONLINE TERBESAR DAN TERPERCAYA SEASIA...
CUKUP 1 USER ID SUDAH BISA MAINKAN PULUHAN PERMAINAN SERU TERMASUK :
- SPORTBOOK
- SABUNG AYAM ( NEW )
- TOGEL ONLINE RESMI
- POKER
- DOMINO99
- CAPSASUSUN
- SAKONG
- SLOT
- KENO
- CASINO LIVE
- BACCARAT
- ROULETTE
- SICBO
- KENO
- TANGKAS
- DAN MASIH BANYAK LAGI .......
MINIMAL DEPOSITE DAN WITHDRAW HANYA 50.000 ( PROSES TIDAK SAMPAI 2 MENIT )
HOT PROMO :
- Bonus Depo 10% untuk member baru - max 200 rb
- Bonus Cashback Mingguan Hingga 15%
- Bonus Refrensi 2,5% Seumur Hidup
- Bonus Rollingan Casino 0.8%
PENASARAN ??? INGIN TANYA LEBIH ??? YUKK KUNJUNGI LIVE CHAT KAMI WWW.KEMBARBOLA.COM ^^ CS PROFESIONAL SIAP MEMBANTU DAN MELAYANI 24 JAM !!!
CONTACT INFO :
PIN BB : D8B5818F
WA : +85515658329
LINE : KEMBARBOLA
WWW.KEMBARBOLA.COM
Comments
Post a Comment